Pertanian dan Petani di Otonomi Daerah

Secara resmi pemerintah telah mengimplementasikan UU No.22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah pada Januari 2001. Pemerintah Daerah sudah mempunyai kewenangan yang luas untuk mengelola sumberdaya daerahnya masing-masing untuk tujuan kesejahteraan rakyatnya.

Namun demikian, selain UU No. 22 Tahun 1999, pemerintah juga punya UU No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara daerah dan pusat. Kedua UU ini seakan menjadi dua perangkat yang mempunyai dua sisi berbeda, alias sussah suntuk berjalan beriringan.

Dengan adanya UU No 25, pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebanyak-banyaknya dan dengan jalan secepat mungkin yang kadang mengabaikan sumberdaya daerah yangberpotensi mensejahterakan rakyatnya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar penduduk Indonesia yang tinggal di daerah adalah berprofesi sebagai petani dan itulah yang menjadi sebaian besar sumberdaya di daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah yang mempunyai potensi pertanian (baik dari sumberdaya alamnya dan sumberdaya manusianya) harus mampu mengangkat potensi tersebut menjadi program unggulan dalam pembangunan.

Dengan alasan pertumbuhan sektor pertanian sangat lambat, maka tidak heran bila pemerintah daerah kurang perhatian terhadap sektor yang menghidupi sebagian besar rakyatnya tersebut. Alasan pertumbuhan memang bisa diterima karena hal tersebut akan berimbas pada penerimaan PAD.

selain sektor industri yang lebih menjadi perhatian, bentuk restribusi-restribusi dan pajak menjadi andalan pemerintah daerah untuk meraup PAD banyak dan cepat. Ironinya, restribusi tersebut bisa menjadi penghambat perkembangan sektor lain seperti perdagangan, pertanian, perindustrian dll.

Pelaku ekonomi menganggap bahwa berbagai macam bentuk restribusi tersebut akan menjadikan high cost economic. Kalo sudah sampai sini, sektor pertanian menjadi sektor yang merasa dua kali dikucilkan. pertama, perhatian pemda terhadap pemebangunan pertanian kurang dan kedua, petani yang akan memperdagangkan hasil pertaniannya terhambat oleh restribusi-restribusi baik di daerah asalnya maupun di daerah tujuan (pasar).

itu semua adalah gambaran umum, tidak semua daerah tidak perhatian terhadap pertanian. Pemda yang berhasil mengangkat potensi pertaniannya misalnya Propinsi Gorontalo yang menjadi produsen jagung. Bagaimana dengan jawa timur????

tunggu jawabannya setelah kajian yang dilakukan penulis selesai!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s