KEBIJAKAN DASAR MENGATASI KECUKUPAN PANGAN

Pada tahun 1970an pemerintah berusaha memperkenalkan beras sebagai makanan pokok bagi masyarakat indonesia. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang makanan pokoknya non beras, seperti sagu, jagung, ketela, dll diharapkan untuk beralih ke beras. Akibatnya, makanan pokok non beras yang menjadi makanan pokok penduduk lokal berubah menjadi barang inferior. Penduduk yang makan makanan tersebut sebagai makanan pokok dianggap sebagai masyarakat yang kurang sejahtera.
Usaha pemerintah tersebut mencapai keberhasilan dengan tidak adanya lagi daerah yang menjadikan bahan makanan non bersa sebagai makanan pokok. Akan tetapi keberhasilan tersebut menjadi blunder untuk ketersediaan beras saat ini. Selain kebutuhan beras yang meningkat karena pertambahan penduduk, tingginya konsumsi beras perkapita juga menjadi akar permasalahan. rata-rata konsumsi beras Indonesia adalah 139 kg/kapita/tahun diatas rata-rata dunia yang hanya 60 kg/kapita/tahun.
kebutuhan beras.
Besarnya konsumsi perkapita diakibatkan oleh tidak beragamnya konsumsi untuk pemenuhan karbohidrat, misalnya beras yang tadinya porsi terhadap karbohidrat di tahun 1954 hanya 53,5 persen, tetapi 2008 sudah 86,6 persen peranannya terhadap karbohidrat masyarakat Indonesia.
Porsi jagung untuk kebutuhan karbohidrat turun drastis, dari tahun 1954 yang mencapai 18,9 persen, pada tahun 2008 hanya 0,7 persen. Justru yang terlihat meningkat adalah terigu, pada tahun 1954 masih 0 persen pada waktu itu orang Indonesia belum makan terigu, tapi tahun 2008 sebesar 6,3 persen (Subagyo:www. antaranews.com)
kecukupan pangan untuk mengatasi blunder tersebut ada beberapa kebijakan yang bisa diambil pemerintah dengan konsekunsi yang berbeda diantaranya adalah:
1. Impor. kebijakan ini merupakan kebijakan yang sangat gampang untuk dilakukan pemerintah, tetapi ada konsekuensi yang mengikutinya, yaitu: berkurangnya devisa negara dan ada kemungkinan rusaknya harga beras dalam negeri yang pada ahirnya akan berpengaruh pada kesejahteraan petani. Biasanya harga beras impor lebih rendah dibandingkan dengan beras dalam negeri karena selain kebijakan dumping dari negara eksportir, juga karena hpp padi lebih rendah.
2. Peningkatan produksi dalam negeri. Kebijakan ini bisa diimplementasikan dalam bentuk intensifikasi, ekstensifikasi, dan intensitas tanam. dari ketiga program tersebut yang masih mempunyai peluang besar adalah intensifikasi dan intensitas tanam. Pada masa mendatang, ekstensifikasi terancam dengan sector non pertanian yang juga semakin berkembang, sehingga ada perebutan penggunaan lahan untuk pertanian dengan non pertanian seperti untuk kebutuhan papan, dan indusri lainnya.
Intensifikasi masih mempunyai harapan besar untuk dilakukan asalkan ada control atau pengawasan yang ketat dari pemerintah. Program intensifikasi identik dengan biaya mahal. Benih menggunakan varietas bersertifikat dengan harga lebih mahal dari harga non sertifikat. Penggunaan pupuk harus tepat waktu dan tepat dosis. Ketepatan ini biasanya terhambat oleh ketersediaan pupuk dan keterjangkauan harga pada saat panen karena control pemerintah yang kurang memadai. Selain itu kendala intensifikasi adalah rangsangan harga untuk hasil panen padi. Seringkali harga dasar yang ditetapkan pemerintah tidak berlaku pada saat panen raya, dengan berbagai alas annya. Missal; kualitas panen yang dibawah standard an yang sangat disesalkan adalah kemampuan pemerintah dalam menyerap hasil petani karena anggaran yang kurang.
Intensitas tanam, dilakukan dengan upaya meningkatkan intensitas tanam dalam satu tahun. Dengan adanya peningkatan intensitas tanaman dari bisanya maka otomatis produksi dalam satu tahun akan bertambah sebesar produksi dikalikan dengan tambahan intensitasnya.
Pada daerah-daerah tertentu khususnya daerah kering, padi hanya bisa ditanam satu kali pada saat musim hujan. Agar bisa ditanam lebih dari satu kali maka pemerintah harus menyediakan air yang cukup dengan mengupayakan pembangunan irigasi atau penyediaan pompa air dan pembanggunan sumur-sumur pengairan.
3. Mengurangi konsumsi beras nasional, Besarnya ketergantunagan masyarakat terhadap beras dalam mencukupi kebutuhan karbohidrat dan besarnya rata-rata konsumsi bersa perkapita/tahun, memberi peluang besar untuk memberlakukan kebijakan ini. Ketergantungan dan konsumsi perkapita dikurangi dengan menganekaragamkan konsumsi karbohidrat. Opini atau anggapan bahwa mengkonsumsi beras sebagai indicator kesejahteraan, harus dikikis. Masyarakat disadarkan kembali untuk tidak gengsi untuk mengkonsumsi makanan local, seperti jagung di madura, singkong di gunung kidul, sagu di NTT dan papua.

Kebijakan tersebut bisa diambil secara terpisah, atau juga bisa digabungkan sekaligus. Apapun kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi kecukupan pangan, sisi ekonomi terutama kesejahteraan petani harus tetap diperhatikan. Ingat bahwa hakikat dari pembangunan pertanian adalah bukan hanya peningkatan produksi pertanian tetapi juga peningkatan pelaku sector pertanian utamanya petani secara luas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s