KETEGASAN KEBIJAKAN PERTANIAN INDONESIA

Perencanaan pembangunan jangka panjang pertanian Indonesia di atas kertas sudah sangat bagus, beberapa komoditas sudah direncanakan untuk swasembada seperti garam, jagung, kedelai, daging, dan yang pasti adalah beras.  Harapan swasembada kedelai, daging, dan juga garam sudah mendekati batas yang direncanakan yaitu 2014, tetapi ketiga komoditas tersebut masih impor dalam jumlah sangat besar. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang mengiringi rencana tersebut tidak baik atau baik tetapi tidak berjalan dengan baik.

Data produksi dan kebutuhan yang dimiliki tiap instansi pemerintah berbeda-beda. BPS, Kementan, Kemendag dan perindustrian seakan punya data sesuai dengan kepentingan sendiri. Kelemahan ini yang mungkin dimanfaatkan oleh para pemburu rente impor mempermainkan keadaan pasar, sehingga bisa membuat pelegan impor bagi mereka.

Supply daging di pasar dibuat seakan-akan langka oleh pengusaha (importer) dan harga pun melambung. Saat ini harga daging sapi bisa mencapai 90-100 rb/kg yang menjadikan Indonesia termasuk sebagai Negara dengan harga daging termahal. Pemerintahpun berteriak  “kita perlu butuh impor daging”.  Jadi sebenarnya yang berteriak minta impor itu bukan konsumen (karena langkanya barang) tetapi pengimpor yang butuh keuntungan dari kegiatan impor mereka. Terus kapan bisa swasembada kalo permainan seperti ini terus berjalan.

Dilihat dari sisi keuntungan, ternyata yan mendapat untung bukan hanya importer tetapi segelintir pejabat pemerintah atau politisi juga mendapatkan sebagian keuntungan tersebut. Ini pula mungkin yang menyebabkan harga barang impor (seperti daging) menjadi lebih mahal disbanding Negara lain. Ada biaya politik dan pejabat. Fakta nyata yang sedang mengemuka adalah kasus kongkalikong impor daging sapi antara importer, kementan, politisi, dan juga makelar. Kalau dalam sistem pemasaran “rantai pemasarannya panjang”. Importerèmakelarèkementan/politisièbaru ke retailer.

Hokum permintaan-penawaran di pasar tidak berlaku lagi karena kubu penawaran yang lebih berkuasa memainkan supply pasar. Semakin mendekati target tahun swasembada, diyakini permainan seperti itu akan semakin gencar dilakukan. Mereka tidak mau kehilangan pendapatan dengan adanya swasembada.

Itu baru pandangan permainan pasar belum permainan pelaksanaan kebijakan di sector produksi.  Pada sisi produksi permainan pemilik modal biasanya terjadi pada pengadaan sarana produksi. Ada sebuah buku yang mengulas tentang konspirasi penyedia saprodi pertanian terutama untuk benih dan pestisida (yang berminat bisa menghubungi  penulis, tetapi tidak dijual). Selain terjadi kongkalikong antara pengusaha dan penguasa, perbuatan kurang baik yang dilakukan beberapa pengusaha skala besar adalah pengembangan benih unggul yang didalamnya ada potensi penyakit tertentu yang pestisidanya juga disiapkan oleh perusahaan yang sama. Artinya kalau mau memakai benih tersebut juga diikuti penggunaan pestisidanya. Sungguh permainan mendapatkan keuntungan dengan penciptaan pasar yang luar biasa.

Kebijakan hak paten terhadap benih juga telah merugikan petani. Padahal sebenarnya petani mampu menghasilkan benih yang unggul dengan potensi produktivitas tinggi dan tahan hama penyakit. Untuk memperoleh paten diperlukan biaya yang tidak sedikit yang hanya bisa diperoleh oleh koorporat besar. Sehingga penemuan petani bisa saja diklaim dengan paten oleh koorporat. Kasus petani di Kediri yang mengahsilkan varietas unggul harus masuk perkara hokum karena dipidanakan oleh perusahaan penghasil benih dengan dalih paten.

Petani dibuat tergantung dengan pestisida kimia. Belum ada kebijakan tentang pestisida kimia  dari aspek pemasaran/iklan maupun pemanfaatannya. Pemerintah menganjurkan petani untuk bercocok tanam secara organic, tetapi tidak iklan pestisida tidak terbendung karena memang tidak ada aturannya. Ini suatu hal yang berkebalikan. Alokasi subsidi pupuk organic juga sangat kecil dibanding pupuk kimia. Subsidi pupuk organic diberikan pada perusahaan, bukan pada petani. Padahal pembuatan pupuk  organic sangat mudah dan bisa dilakukan oleh petani sendiri. Seandainya uang subsidi diberikan petani, penulis kira akan lebih besar manfaatnya. Dampaknya penggunaan pupuk dan pestisida kimia sangat dominan. Muaranya, beberapa jenis komoditas hasil pertanian kita ditolak di luar negeri karena kandungan residu kimianya melebihi ambang aman. Beberapa Negara telah menerapkan kebijakan non tariff untuk membatasi  impor dan melindungi konsumen, diantaranya aturan batasan aman residu dan bioterorism

Sayangnya petani kita adalah petani kecil yang tidak mungkin bisa mogok massal tidak bercocok tanam untuk memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan petani. Bandingkan, produsen tahu tempe yang mogok masal 3 hari (9-11 sept 2013) karena harga kedelai yang melambung tinggi. Beda dengan petani tembakau yang hanya bisa demo memprotes peraturan pemerintah tentang tembakau yang didalamnya ada beberapa pasal yang dianggap merugikan petani. Kenapa demikian, mari kita cari jawabannya???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s